Ilustrasi Provinsi Baru di Indonesia/istockphoto.com

Sejak menginjak bangku sekolah, kita mengetahui bahwa jumlah provinsi di Indonesia adalah 34. Namun pada tahun 2022 ini, jumlah provinsi di Indonesia bertambah menjadi 37 provinsi setelah Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) mengesahkan tiga provinsi baru di Indonesia. Provinsi yang baru tersebut adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

“Pada hari ini, Jumat, 11 November 2022 saya Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan UU No 14 tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU No 15 tahun 2022, dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU No 16 tahun 2022,” ujar Tito Karnavian.

Peresmian provinsi baru tersebut dilakukan di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta dan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Mendagri dan Wakil Mendagri. Selain meresmikan provinsi baru, Mendagri juga melantik tiga pejabat sebagai PJ Gubernur bagi provinsi yang baru. Daftar namanya adalah sebagai berikut:

  1. Apolo Safanpo: PJ Gubernur Papua Selatan
  2. Ribka Haluk: PJ Gubernur Papua Tengah
  3. Nikolaus  Kondomo: PJ Gubernur Papua Pegunungan

PJ Gubernur yang ditunjuk untuk memimpin provinsi baru tersebut dipastikan memiliki latar belakang sebagai akademisi dan pejabat pemerintahan. Apolo Safanpo merupakan Rektor Universitas Cendrawasih, Ribka Haluk merupakan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak Provinsi Papua, sementara itu Nikolaus Kondomo merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.

Latar Belakang Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Indonesia

Pembentukan tiga provinsi baru di Indonesia didasarkan pada UU Nomor 14 Tahun 2022, UU Nomor 15 Tahun 2022, dan UU Nomor 16 Tahun 2022. Undang Undang mengenai Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut disahkan pada tanggal 25 Juli 2022.

Menurut DPR dan pemerintah, ada beberapa urgensi pembentukan provinsi yang baru di Indonesia yaitu adalah sebagai berikut:

  1. Sebagai alternatif percepatan pelayanan pada masyarakat dan pembangunan dapat terfokus dengan rentang kendali yang lebih dekat
  2. Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien
  3. Memperkuat eksistensi dan peran wilayah adat dan budaya sebagai modal sosial
  4. Mengatasi terjadinya kesenjangan dan ketimpangan pembangunan
  5. Menjawab tantangan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat

Penulis: Serafina Indah

Editor: Sebastian Simbolon

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini