Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo Yang Kena OTT KPK/pemalangkab.go.id

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis, 11 Agustus 2022 KPK berhasil mengamankan seorang pejabat di Jawa Tengah. Pejabat yang dimaksud adalah Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo. Selain Mukti Agung, KPK juga mengamankan 23 orang lainnya dari jajaran pemerintah daerah Pemalang. Saat ini semuanya sedang diperiksa secara intensif di Gedung KPK, Jakarta.

Meskipun sudah membenarkan adanya OTT terhadap Bupati Pemalang, KPK belum memberikan keterangan mengenai kasus yang menjeratnya. KPK disebut memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para tersangka korupsi yang terjaring OTT. 

Dalam OTT ini, KPK juga telah menyegel beberapa bangunan di Kompleks Kantor Bupati Pemalang. Ada dua ruangan yang disegel yaitu ruangan bagian Kominfo dan juga ruang Bidang Lelang. Sekitaran kantor Pemkab Pemalang juga dijaga ketat oleh Satpol PP sehingga tidak bisa sembarangan orang masuk. Selain itu, rumah dinas Bupati juga terlihat sepi hanya ada dua mobil dan juga penjaga rumah.

Sementara itu disebutkan satu hari sebelumnya yaitu 10 Agustus 2022, Mukti Agung baru saja melantik Kepala Dinas Sosial Pemalang, Slamet Masduki menjadi PJ Sekda. Hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan karena Sekda sebelumnya terjerat kasus korupsi pembangunan proyek jalan Kabupaten Pemalang. Dalam pelantikan tersebut, Mukti Agung sempat menyampaikan agar bahwannya tidak terjerat kasus korupsi.

“Pengisian jabatan yang kosong ini sangat penting karena Sekda menentukan jalannya pemerintahan. Selain itu saya berpesan agar Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) sebagai pengawas internal terus melakukan pengawasan. Alangkah lebih baik kita mencegah adanya korupsi, karena jika sudah terjadi tidak akan ada obatnya,” ujar Bupati Pemalang.

Tanggapan Ganjar Soal OTT Bupati Pemalang

Kabar OTT KPK yang menjaring Bupati Pemalang sampai kepada telinga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar mengatakan bahwa dirinya selalu memberi peringatan kepada jajarannya agar tidak berbuat kotor saat bekerja. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki jalinan kerjasama dengan KPK dalam sosialisasi anti korupsi.

“Dari kasus ini saya terus menunggu perkembangan yang ada. Saya sudah berkali-kali ingatkan kepada para kepala daerah bahwa kerjasama kita dengan KPK sudah terlalu sering,” ujar Ganjar Pranowo kepada beberapa media.

Selain itu Ganjar juga mengatakan bahwa kedatangan dan sosialisasi KPK merupakan sebuah kode. Kode bahwa seluruh jajaran di pemerintahan Jawa Tengah harus hati-hati dan bermawas diri atas hasil kerjanya selama ini. Menurut Ganjar, banyak jual beli jabatan dan proyek yang terjadi di Jawa Tengah selain kasus yang menimpa Bupati Pemalang yang tentunya harus dibasmi. 

Penulis: Serafina Indah

Editor: Sebastian Simbolon