Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM tampaknya sedikit tidak bersahabat dengan beberapa lapisan masyarakat. Beberapa diantaranya adalah para pedagang dan ojek online yang secara langsung terkena imbas pembatasan mobilitas dan waktu buka. Akibatnya gabungan dari pedagang, ojol, mahasiswa, dan pelajar menggelar aksi demo tolak PPKM pada Rabu, 21 Juli 2021 pukul 12.00 WIB di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana.
Massa meneriakkan berbagai bentuk protes, yang utama adalah PPKM dari tingkat pusat maupun daerah dirasa tidak berdampak apapun terhadap penanganan Covid-19. Adanya PPKM malah membuat mereka yang miskin jadi tambah miskin, karena PPKM dianggap merampas hak hidup masyarakat dan mematikan perekonomian di daerah.
“Kami sebagai pedagang merasa sangat dirugikan. Kontrakan tetap harus dibayar, namun tidak ada keringanan, apakah ini solusinya? Jika ada aturan harusnya ada solusi. Istri dan anak kami harus tetap makan, bapak tetap digaji enak. Penutupan jalan tidak efektif bagi kami,” ujar salah seorang peserta demo yang merupakan pedagang di toko elektronik pada beberapa media.
Selain melakukan demo di Balai Kota Bandung, rencananya massa juga akan melakukan aksi demo di depan Gedung Sate dan mulai bergerak pada pukul 14.00 WIB. Namun, untungnya polisi berhasil mencegah pergerakan massa dengan menggunakan petugas huru-hara dan water canon yang diarahkan kepada massa. Polisi membubarkan massa karena dianggap melanggar protokol kesehatan yaitu berkerumun dan tidak memakai masker, mengganggu arus lalu lintas, dan bahkan melakukan perusakan.
Setelah kerumunan massa berhasil dibubarkan, Polrestabes Bandung berhasil mengamankan sedikitnya 150 orang pendemo. Diantara pendemo tersebut, ditemukan pelajar SMA, pelajar SMP, dan bahkan pengangguran. Selain diamankan, para pendemo tersebut menjalani tes swab antigen dan didapati ada 3 orang pendemo yang positif Covid-19.
Aksi demo massa menolak PPKM tersebut mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia meminta warga masyarakat untuk bersabar karena pemerintah pusat telah menyiapkan dana 30 miliar rupiah untuk penyaluran bansos dan akan ada relaksasi bagi daerah dengan kasus Covid-19 yang terkendali. Ridwan Kamil meminta agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi.
Sejumlah Aksi Lain Untuk Tolak PPKM
Selain aksi demo tolak PPKM yang sudah dilakukan di Bandung, berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber, beberapa daerah juga berencana akan melakukan aksi yang sama. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.
- Aksi Demo Anonymous Indonesia
Aksi demo ini bertema “Million of Mask Revolution”, dan rencananya akan menggelar demonstrasi yang diikuti oleh hacker anonymous, aktivis, dan rakyat dengan menggunakan atribut topeng anonymous, poster aspirasi, bendera anonymous atau merah putih, dan spanduk)
Ajakan aksi demo ini akan dilaksanakan pada 24 Juli 2021, dengan beberapa titik kumpul di berbagai daerah. Titik kumpulnya adalah di DKI Jakarta (Patung Kuda), Bandung (Monumen Perjuangan), Surabaya (Monumen Kapal Selam), Bali (Monumen Bajra Sandhi), dan Semarang (Sekitar Taman Tirto Agung).
- Aksi Mogok Angkutan se-Kabupaten Garut
Pada hari ini Kamis, 22 Juli 2021, Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Garut menyampaikan pemberitahuan aksi mogok angkutan se-Kabupaten Garut yang akan dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB. Aksi tersebut bertempat di Bundaran Suci, Simpang Lima dan Kerkhoof dan akan diikuti oleh 2000 orang dan 1000 unit angkutan kota. Aksi ini dilakukan untuk memprotes perpanjangan PPKM Darurat oleh pemerintah.
- Gerakan Masyarakat Sulteng Melawan Tertekan Karena PPKM
Gerakan masyarakat Sulteng ini berbentuk undangan konsolidasi terbuka bagi masyarakat umum. Rencananya akan dilaksanakan pada Kamis, 22 Juli 2021 pukul 20.00 WITA di lapangan Vatulemo, Palu Timur, Sulawesi Tengah dengan agenda tuntutan menolak PPKM.
- Aliansi Mahasiswa UGM
Tidak diketahui kapan aksi tersebut akan dilakukan, namun Aliansi Mahasiswa UGM menyampaikan tuntutannya melalui bit.ly/PenuhiKebutuhanRakyat. Beberapa aksi disebutkan dapat dilakukan untuk mendesak pemerintah, yaitu mengibarkan Bendera Merah Putih, memasang poster-poster, kampanye di media sosial, kampanye oleh figur publik, melaporkan dugaan adanya pelanggaran HAM, dan pemogokan buruh.
Penulis: Serafina Indah Chrisanti
Editor: Sebastian Simbolon
