Plang Kantor KSP Indosurya/law-justice.co

Kejaksaan menggelar sidang terhadap kasus penggelapan dana yang dilakukan KSP Indosurya di PN Jakarta Barat pada 27 September 2022. Sidang tersebut menghadirkan delapan orang saksi yaitu nasabah korban penggelapan dana KSP tersebut. Kasus penggelapan dana ini menjadi kasus dengan kerugian nasabah terbesar di Indonesia yaitu mencapai 106 triliun rupiah dan terjadi pada kurang lebih 23 ribu nasabah.

“Nilai penggelapan tersebut diperoleh dari hasil laporan analisis yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kasus ini tentunya menarik perhatian nasional karena belum pernah ada kerugian mencapai 106 triliun rupiah yang dialami masyarakat Indonesia sepanjang sejarah,” ujar Jampidum Kejagung, Fadil Zumhana.

Dalam kasus ini, dua tersangka yaitu Ketua KSP Indosurya, Cipta Henry Surya dan Direktur Keuangannya yaitu Cipta June Indria. Keduanya didakwa dengan Pasal 46 UU Perbankan dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun dan kumulatif UU Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana 20 tahun. 

Masih ada satu tersangka lain bernama Suwito Ayub, namun dikabarkan bahwa Suwito Ayub melarikan diri ke luar negeri. Saat ini, Polri sudah menetapkan Suwito Ayub sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta Interpol untuk menerbitkan red notice atas namanya.

Kasus penipuan yang dilakukan KSP Indosurya ini sampai saat ini masih dalam penanganan. Kejaksaan mengupayakan agar kerugian yang dialami para nasabah dapat dikembalikan. Untuk menangani kasus ini, Kejaksaan juga meminta bantuan dari KPK agar pengusutan kasus lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kronologi Kasus Penggelapan Dana KSP Indosurya

Kasus penggelapan dana yang dilakukan KSP Indosurya bermula pada tahun 2020. Pada Februari 2020, para nasabah mengaku mendapatkan surat dari koperasi Indosurya bahwa deposito mereka tidak dapat dicairkan. Koperasi mengatakan uang baru bisa diambil 6 bulan sampai 4 tahun tergantung nominal asset under management (AUM).

Namun pada bulan Maret 2020, nasabah menerima pemberitahuan dari WA bahwa uang dalam tabungan dapat ditarik dengan minimal batas pengambilan Rp 1 juta per nasabah. Selang beberapa hari, nasabah kembali menerima pemberitahuan untuk bertemu dengan pihak koperasi untuk mendiskusikan metode pembayaran yang diinginkan. Koperasi menjanjikan tempo pembayaran akan dilakukan selama 3-10 tahun.

Setelah kasus ini menyeruak ke publik, DPR-RI sempat memanggil pihak Kementerian Koperasi. Dari pemanggilan inilah baru diketahui bahwa KSP Indosurya mengalami gagal bayar hingga masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Bahkan disebut gagal bayar tersebut terjadi karena koperasi Indosurya menghimpun dan dari badan hukum yang tak berizin.

Penulis: Serafina Indah

Editor: Sebastian Simbolon

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini