Website Online Single Submission/dpmptsp.bantulkab.go.id

Dalam mendirikan dan menjalankannya, sebuah perusahaan perlu mengantongi izin berusaha dari beberapa pihak berwenang terkait. Hal inilah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

PP Nomor 24 Tahun 2018 ini dibuat dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Serta dianggap saat ini perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan adanya OSS ini, maka pendaftaran dan perizinan usaha dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi sehingga memudahkan segala pihak yang bersangkutan.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, menurut PP Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 1 adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Regulasi ini digunakan untuk mendapatkan izin usaha dan juga izin usaha komersial atau operasional. Pengajuan izin usaha dapat dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha non perseorangan. Perizinan berusaha dimulai dengan pendaftaran melalui laman Online Single Submission dengan memasukkan:

  1. NIK bagi pelaku usaha perseorangan
  2. Nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseoran terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, atau persekutuan perdata
  3. Dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lain yang dimiliki negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum

Pendaftaran melalui Online Single Submission ini dilakukan agar pelaku usaha mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang menjadi identitas pelaku usaha. Untuk mendapatkannya, tentu pelaku usaha harus memiliki NPWP dan melakukan pendaftaran di OSS dengan lengkap.

Pro Kontra Adanya Pasal Mengenai Online Single Submission

Ternyata adanya PP Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur tentang Online Single Submission ini sempat menuai kontroversi. Apalagi sempat terjadi adanya upaya koreksi terhadap peraturan ini karena dianggap bertentangan dengan Undang Undang. PP Nomor 24 tahun 2018 diduga tidak diperintahkan secara tegas oleh UU No 25 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal.

Dalam hal ini, adanya PP No 24 Tahun 2018 dianggap menggeser kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan membentuk lembaga baru yaitu Lembaga Online Single Submission (OSS). Namun setelah melalui berbagai kajian, anggapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Pasal 25 UU No. 25 Tahun 2007 tidak menyebut BKPM sebagai lembaga yang berwenang memberi izin berusaha. Kewenangan itu berada di tangan menteri, gubernur, bupati/walikota, pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang Undang
  2. Pasal 1 PP No 24 Tahun 2018 menyebut Lembaga OSS berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal

Terlihat dari definisi masing-masing bahwa keduanya memiliki fungsi yang berbeda, sehingga dalam hal ini baik BKPM maupun Lembaga OSS tidak ada yang saling menggeser kewenangan masing-masing.

Penulis: Serafina Indah

Editor: Sebastian Simbolon

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini