Ilustrasi Justice Collaborator/jurnalpost.com

Kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Joshua Hutabarat kembali menemukan titik terang, meskipun membingungkan publik. Sebelumnya, Bharada E sebagai kawan Brigadir J ditetapkan sebagai tersangka. Namun setelah diperiksa, Bharada E mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC). 

Sebelumnya, pengacara Bharada E, Muhammad Boerhanuddin menyampaikan bahwa Bharada E telah menjalani pemeriksaan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Boerhanuddin menyebutkan bahwa Bharada E telah menyebutkan beberapa nama yang diduga menjadi dalang dalam tewasnya Brigadir J. Dari situlah, kemungkinan dugaan bahwa ada orang lain yang menjadi dalang adalah benar.

“Kita belum bisa sebutkan nama-nama siapa saja yang ada di dalam BAP karena masih dalam kepentingan penyidikan. Yang penting kasus ini sudah terang benderang berdasarkan dari keterangan Bharada E,” ujar Boerhanuddin.

Atas dasar tersebut akhirnya pihak Bharada E mengajukan diri sebagai Justice Collaborator. Boerhanuddin mengatakan hal ini perlu dilakukan karena Bharada E dianggap sebagai saksi kunci dalam kasus kematian Brigadir J. Selain itu, Bhadara E juga sudah menceritakan secara lengkap kejadian yang dialami kepada pihak kepolisian. Selain mengajukan diri sebagai JC, Bharada E juga meminta perlindungan dari LPSK.

Bharada E juga mendapatkan kuasa hukum baru setelah kuasa hukum sebelumnya mengundurkan diri. Kuasa hukumnya yang baru, Deolipa Yumara menyampaikan pihaknya sudah bertemu dengan Bharada E. Dari situlah juga, Bharada E mulai terbuka dengan peristiwa yang menimpanya dan hal-hal tidak enak yang menimpa dirinya. 

“Walaupun posisi beliau masih tersangka, namun beliau juga bisa menjadi seorang saksi kunci. Tentunya dalam posisi ini beliau harus dilindungi, oleh sebab itu kami meminta perlindungan hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” ujar Deolipa Yumara.

Apa Itu Justice Collaborator?

Justice Collaborator, seperti yang diajukan oleh Bharada E sendiri diartikan sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama oleh penegak hukum dalam memberikan keterangan sebuah kasus. Seorang justice collaborator memegang peran kunci yaitu:

  1. Mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari suatu tindak pidana dapat dikembalikan pada negara
  2. Memberikan informasi kepada penegak hukum
  3. Menjadi saksi dalam proses peradilan

Jika seorang pelaku tindak pidana mengajukan diri sebagai justice collaborator, ini berarti bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang bersangkutan. Status JC ini dalam hukum di Indonesia diatur dalam beberapa aturan yaitu UU Nomor 13 Tahun 2006, UU Nomor 31 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 04 Tahun 2011.

Di dalam SEMA, telah ada panduan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dengan syarat yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana tertentu dan mengakui kejahatannya serta bukan pelaku utama dan bersedia menjadi saksi dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bukti yang diberikan yang bersangkutan signifikan. Sehingga hukuman yang diberikan kepada yang bersangkutan dapat adil seadil-adilnya.

Penulis: Serafina Indah

Editor: Sebastian Simbolon

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini