Ilustrasi PKWT Menurut PP Nomor 35 Tahun 2021/ekrut.com

Dalam melakukan sebuah pekerjaan, harus ada perjanjian yang dibuat antara pemberi dan penerima kerja. Perjanjian ini dapat disebut juga sebagai kontrak agar tidak ada yang melanggar peraturan apapun itu. Peraturan mengenai perjanjian kerja ini salah satunya diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 , khususnya mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja ini dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut PP Nomor 35 Tahun 2021, PKWT didasarkan atas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. PKWT tidak dapat dibuat untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Dalam pembuatannya, PKWT setidaknya harus memuat:

  1. nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha
  2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh
  3. jabatan atau jenis pekerjaan
  4. tempat pekerjaan
  5. besaran dan cara pembayaran upah
  6. hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau syarat kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama
  7. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT
  8. tempat dan tanggal PKWT dibuat
  9. tanda tangan para pihak dalam PKWT

Selain itu regulasi dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 juga memuat peraturan mengenai kompensasi, besaran upah yang harus didapat pekerja yang menerima PKWT, dan regulasi untuk perusahaan alih daya yang mempekerjakan PKWT.

Waktu Kerja Menurut PP Nomor 35 Tahun 2021

Selain wajib membuat perjanjian, regulasi PP Nomor 35 Tahun 2021 juga mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja yang dimaksud adalah:

  1. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau
  2. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu

Namun beberapa perusahaan tertentu dapat menerapkan waktu kerja kurang dari ketentuan, apabila penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 jam 1 hari dan kurang dari 35 jam 1 minggu, waktu kerja fleksibel, atau pekerjaan dapat dilakukan diluar lokasi kerja.

Waktu kerja juga termasuk waktu lembur. Waktu lembur diatur dalam regulasi PP ini, disebutkan bahwa perusahaan hanya dapat memberlakukan waktu lembur paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Waktu tersebut tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau libur resmi.

Selain itu, PP Nomor 35 Tahun 2021 ini juga mengatur mekanisme dan perhitungan upah kerja lembur, kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang bekerja lembur, peraturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan tentunya hak-hak yang didapatkan karyawan yang terkena PHK.

Regulasi ini dibuat agar terdapat batasan yang jelas antara karyawan/pekerja dan juga pengusaha. Juga agar tidak ada kecurangan yang dilakukan kedua belah pihak. Selain itu, regulasi ini dibuat untuk mendukung regulasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penulis: Serafina Indah

Editor: Sebastian Simbolon

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini