Ilustrasi Pasal Kontroversial RKUHP/jepara.bawaslu.go.id

Setelah melewati berbagai rintangan dan perubahan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akhirnya disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada 6 Desember 2022. Pengesahan ini tentunya menimbulkan penolakan dari beberapa kalangan karena RKUHP dinilai memuat beberapa pasal kontroversial. 

Meskipun begitu, RKUHP tetap disahkan setelah Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menanyakan persetujuan peserta rapat dan mengetuk palu. Selain itu, sebelumnya pada tanggal 24 November 2022, dalam rapat Komisi DPR, Komisi III DPR telah menyetujui RKUHP dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, RKUHP disebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk diberikan nomor dan dimasukkan ke dalam lembar negara.

Pembaharuan dan pengesahan RKUHP ini menjadi langkah untuk mengubah KUHP yang merupakan warisan kolonialisme Belanda. Perjalanan pengesahannya memakan waktu yang cukup lama sejak tahun 2019. Kala itu, perumusannya terus dikebut meskipun gelombang aksi protes dari berbagai kalangan seperti praktisi, akademisi, mahasiswa, dan yang lain terus bergulir karena isi pasal kontroversial RKUHP.

Pasal Kontroversial Dalam RKUHP

Ada beberapa pasal kontroversial yang dianggap masyarakat sedikit “meresahkan” dari RKUHP yang baru saja disahkan. Berikut beberapa pasal yang dianggap kontroversial oleh masyarakat dengan sedikit penjelasannya:

  1. Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 218 ayat 1 RKUHP: “setiap orang yang dimuka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Seseorang dapat dikenakan pasal ini apabila pengaduan dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden. Pasal dikecualikan jika hal tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

  1. Aborsi

Pasal 469 ayat 1 RKUHP: “setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Ada pengecualian terhadap pasal kontroversial ini jika keadaannya adalah terdapat indikasi kedaruratan medis atau kehamilan disebabkan karena perkosaan yang usia kehamilannya tidak lebih dari 12 minggu menurut standar WHO.

  1. Perzinahan atau Kumpul Kebo

Pasal 417 ayat 1 RKUHP: “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Namun, ancaman tersebut berlaku hanya jika ada pengaduan dari orang-orang yang terdampak seperti suami, istri, anak, atau orang tua.

  1. Hukuman Koruptor

Pasal 603 RKUHP: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 2 miliar”

Dalam RKUHP yang baru, hukuman koruptor dianggap menjadi lebih ringan. Ketika dalam KUHP sebelumnya ternyata hukuman koruptor untuk pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara itu untuk denda koruptor, paling sedikit adalah Rp 200 juta.

Itulah beberapa peraturan baru dalam pasal-pasal yang ada di RKUHP. Menurut Anda, mana pasal yang paling kontroversial?

Penulis: Serafina Indah

Editor: Sebastian Simbolon

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini